RUMAH DP 0% RILIS AWAL TAHUN 2018

RUMAH DP 0% RILIS AWAL TAHUN 2018

Rumah DP 0% merupakan salah satu program unggulan yang diusung Anies-Sandiaga dalam pilkada DKI silam. Pasangan yang memenangkan pilkada DKI melawan pasangan Basuki-Djarot ini percaya melalui program ini, akan ada banyak masyarakat DKI yang terbantu dalam memiliki properti. Pasalnya, salah satu hal yang berat ketika hendak mengambil agunan properti adalah membayar Down Payment (DP) yang besarnya berkisar 30-40% dari harga rumah. Artinya jika harga rumah 200 juta, maka DP yang dibayar dimuka sebesar 60-80 juta. Terbayang betapa sulitnya mengumpulkan uang sebesar itu bagi masyarakat menengah ke bawah yang gajinya pas-pasan untuk biaya hidup saja.

Anies saat groundbreaking rumah DP 0%

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan program rumah dengan uang muka nol rupiah bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jakarta memiliki tempat tinggal dengan harga yang terjangkau.

“Dengan adanya program DP nol rupiah, kami ingin sekali memenuhi hak asasi warga Jakarta, terutama yang berpenghasilan rendah, untuk bisa memiliki tempat tinggal,” ujar Anies di Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Selain itu, Anies juga menyatakan program tersebut bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di Jakarta. “Pembangunan hunian melalui program DP nol rupiah merupakan salah satu upaya kami dalam rangka meminimalisir kesenjangan ekonomi di Kota Jakarta,” kata Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menyatakan, selama ini masyarakat berpenghasilan rendah baru mampu mengakses kredit untuk kepemilikan kendaraan roda dua dan belum mampu mengakses kredit kepemilikan rumah.

“Kondisi itu lah yang semakin memperbesar kesenjangan antara warga yang berpenghasilan baik dan warga yang tergolong MBR. Nilai aset yang dimiliki warga berpenghasilan baik, rumah misalnya, terus meningkat, sedangkan aset yang dimiliki MBR kian menurun,” tutur Anies.

Untuk itu, Anies berharap program hunian DP nol rupiah itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dengan sebaik-baiknya.

“Kalau sudah bisa punya rumah, artinya MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) juga memiliki kesempatan untuk memiliki aset yang nilainya terus mengalami peningkatan. Dengan begitu, kesenjangan ekonomi dapat diminimalisir,” ungkap Anies.

Anies mengatakan bahwa program ini akan direalisasikan pada awal tahun 2018 atau selambat-lambatnya pertengahan 2018. Lokasi pertama yang dikerjakan dalam pembangunan rumah DP 0% ini berada di kawasan Klapa Village, Jalan H Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan mengatakan, untuk tahap awal, pihaknya akan fokus membangun satu menara di lahan Klapa Village yang merupakan kawasan pertama pelaksanaan program DP Rp 0.

“Di sini total akan dibangun dua tower. Untuk tahap awal, kami akan bangun satu tower dengan total 703 hunian yang terdiri dari 513 hunian tipe 36 dan 190 hunian tipe 21,” ujar Yoory di acara groundbreaking pembangunan rumah DP Rp 0 di kawasan Jakarta Timur, Kamis (18/1/2018).

Ia mengatakan, pembangunan satu tower ini akan dilakukan paling lama 1,5 tahun. Meski telah ditetapkan target pembangunannya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap pembangunan ini dapat diselesaikan secepat-cepatnya.

Harga untuk unit 36 dibandrol sebesar 320 juta sedangkan tipe 21 sebesar 185 juta. Pembangunan ini direncanakan akan berada di atas lahan milik BUMD DKI Jakarta dengan bentuk rumah susun (rusun) terdiri dari 20 lantai. Menurut pemprov DKI, rumah tersebut akan siap huni pada tahun 2019.

Layout rumah DP 0%

Nah, kira-kira apa saja syarat untuk memiliki rumah DP 0%?

1.     Warga Jakarta

Calon pemilik harus warga DKI Jakarta dibuktikan dengan KTP yang valid membuktikan bahwa Anda berdomisili di Jakarta.

2.     Usia Lebih dari 21 Tahun (Telah Menikah)

Syarat kedua adalah pembeli harus berusia di atas 21 tahun atau statusnya telah menikah. Selain itu, yang bersangkutan juga harus belum pernah memiliki rumah.

3.     Memiliki Penghasilan di bawah 7 Juta per Bulan

Selanjutnya adalah pembeli merupakan masyarakat berpenghasilan rendah di bawah 7 juta per bulan. Data yang bisa digunakan untuk menyatakan besarnya upah seperti slip gaji atau surat keterangan penghasilan dari kelurahan setempat.

4.     Masa Kerja Minimal 1 Tahun

Rumah ini diperuntukkan bagi warga yang telah memiliki masa kerja 1 tahun (karyawan) atau menjalankan usaha minimal 1

tahun (wiraswasta). Anda harus bisa menunjukkan NPWP atau Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam praktiknya nanti, Anies menjelaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menalangi pembayaran DP tersebut.

Besaran DP yang ditalangi sebesar Rp 52,5 juta untuk rusun dengan harga maksimal Rp 350 juta.

Angka tersebut mengacu pada aturan Bank Indonesia (BI) bahwa DP untuk rumah pertama sebesar 15 persen.

Hal ini dibenarkan oleh Direktur Senior Ciputra Group Bing Sugiarto Chandra. Ia mengatakan, DP 0% yang digadangkan oleh pengembang tidak benar-benar 0%. Hal itu hanya suatu alat bagi pengembang dalam memikat konsumen agar tertarik.

“Itu gimmick ya, pada dasarnya sih biasanya dilakukan subsidi oleh pengembang, jadi DP-nya sebetulnya tetap ada cuma siapa yang mensubsidi,” katanya.

Trik DP 0 persen yang dilakukan oleh pengembang itu pun diakuinya tidak menyalahi aturan yang ada. Pasalnya, DP 0 persen itu tidak benar-benar menghilangkan uang muka, melainkan ‘ditalangi’ oleh si pengembang itu sendiri.

“Kan kalau tadi disubsidi oleh pengembang berarti DP-nya itu ada kan. (Jadi) bukan soal legal tidak legal, itu lebih ke marketing gimmick, strategi marketing,” pungkasnya.

Pengembang biasanya telah memiliki tabungan yang ditahan sebesar uang muka konsumen. Jadi uang muka ditanggung oleh developer sampai rumah selesai serah terima.

Dalam situs jakartamajubersama.com, Anies menjelaskan bahwa calon pembeli harus tercatat selama enam bulan terakhir telah menabung Rp 2,3 juta per bulan di Bank DKI.

Ini untuk membuktikan jika konsumen juga mampu membayar cicilan KPR/KPA Rp 2,3 juta per bulan ketika mengikuti program.

“Bila lolos penilaian, konsumen mencicil sebesar Rp 2,3 juta, selama 20 tahun dengan asumsi bunga bank 5 persen untuk rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau subsidi,” sebut situs jakartamajubersama.com.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh KompasProperti menggunakan simulasi KPR/KPA BTN untuk properti atau rusun dengan harga Rp 350 juta dan DP 15 persen maka plafon pinjaman yang disetujui adalah Rp 297,5 juta.

Dengan asumsi suku bunga 8,75 persen setahun pertama, maka calon konsumen dikenakan cicilan per bulannya sebesar Rp 3,4 juta untuk masa tenor selama 20 tahun.

Sementara itu, jika sesuai dengan pernyataan Anies yang menggunakan asumsi suku bunga 5 persen, maka cicilan yang harus dibayarkan konsumen per bulannya adalah Rp 2,4 juta dengan tenor pinjaman juga 20 tahun.

Sedangkan menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang

memberlakukan subsidi dengan uang muka satu persen atau Rp 35 juta dan suku bunga 5 persen per tahunnya. Hitungan cicilan per bulannya akan berbeda.

Calon konsumen yang ingin memiliki properti dengan harga Rp 350 juta maka cicilan per bulannya adalah sebesar Rp 2,88 juta.

Lantas seperti apa bentukan dari rumah ini? Yuk, kita intip interior rumah DP 0% ala Anies-Sandi.

Kamar Tidur
Ruang Tengah
Dapur dan Ruang Makan

Semoga program ini terlaksana dan dapat membantu memecahkan persoalan kesenjangan ekonomi yang besar di ibukota Jakarta ya ^^

 

Diolah dari:

kompas, rumah.com, aceh lover dan berbagai sumber lain

 

Share this post

Post Comment