KASUS KORUPSI E-KTP SERET NAMA FREDRICH DAN DOKTER BIMANESH

KASUS KORUPSI E-KTP SERET NAMA FREDRICH DAN DOKTER BIMANESH

Korupsi adalah masalah besar yang dihadapi negara-negara dengan perkembangan ekonomi pesat, demikian salah satu kesimpulan Transparency International ketika merilis Corruption Perseptions Index (CPI) 2014 hari Rabu (03/12/14) di Berlin, Jerman. Hal itu pula yang saat ini menjadi persoalan di Indonesia. Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyatakan bahwa perekonomian Indonesia akan meningkat pesat dan menjadi negara dengan size ekonomi terbesar ke-5 dalam 20 tahun ke depan. Menurutnya, peningkatan ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang besar dan geografi yang sangat luas.

Dilansir dari tempo, Lembaga Transparency International (TI) merilis data indeks persepsi korupsi (Corruption Perception Index) untuk tahun 2015. Dalam laporan tersebut, ada 168 negara yang diamati  lembaga tersebut dengan ketentuan semakin besar skor yang didapat, maka semakin bersih negara tersebut dari korupsi. Skor maksimal adalah 100.

Indonesia menempati peringkat ke 88 dengan skor CPI 36. Skor tersebut meningkat dua poin dari tahun 2014 yang berada di peringkat ke 107. Saat mengumumkan hasil riset mereka di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu, 27 Januari 2016. Direktur Program Transparency International Indonesia, Ilham Saenong, mengatakan, peningkatan CPI Indonesia ini dipengaruhi oleh akuntabilitas publik yang meningkat dan juga pencegahan korupsi yang dinilai efektif. “KPK sangat berperan,” kata dia.

Direktur Transpareny International, Joze Ugas mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terganggu ketika upaya pemberantasan korupsi melemah, saat penguasa dan para pejabat tinggi menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri dengan dana public. “Para pejabat korup melarikan uang yang mereka curi ke luar negeri, dan menikmati impunitas yang absolut,” tambahnya. Ia mengingatkan negara-negara maju yang relatif bersih agar tidak mengkespor praktek korupsi ke negara-negara berkembang. Tranparency International mengingatkan, korupsi tidak hanya merampok hak asasi masyarakat miskin, melainkan juga menciptakan masalah pemerintahan dan instabilitas.

Salah satu kasus korupsi yang sedang booming adalah korupsi e-KTP. Tidak hanya nominal dana rakyat yang besar yang masuk ke kantong koruptor, namun juga cerita penuh drama yang menyelimutinya.

Sumber: www.nasional.sindonews.com

Kompas menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka. Ketua Umum Partai Golkar itu diduga terlibat dalam korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

“KPK menetapkan saudara SN anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka,” ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta, Senin (17/7/2017).

Menurut Agus Rahardjo selaku ketua KPK, Novanto diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi. Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan.

Novanto diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun. Novanto disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain Setya Novanto, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Diah Anggraini, dan Andi Narogong selaku pengusaha menginginkan mengerjakan proyek juga ditetapkan sebagai tersangka kasus ini.

Sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, Setya Novanto diperiksa oleh KPK sebagai saksi. Beberapa surat panggilan yang dilayangkan kepada Setya Novanto memang tidak langsung ditanggapi Setya Novanto. Sebut saja peristiwa yang mengabarkan bahwa Setnov mengalami kecelakaan menabrak tiang listrik yang dijadikan alibi untuk mengakali panggilan dari badan pemberantas korupsi itu.

Peristiwa yang saya sebutkan memang menyimpan banyak kejanggalan di sana-sini. KPK juga menaruh kecurigaan yang besar sehingga menelusuri kronologinya.

Nama Fredrich Yunadi baru-baru ini ramai jadi bahan pemberitaan, terutama terkait kasus hukum yang mendera Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi proyel e-KTP. Fredrich merupakan mantan ketua tim kuasa hukum Setnov dalam kasus korupsi e-KTP.

Sebelumnya, Fredrich memang pernah menangani kasus-kasus besar. Salah satunya perkara kasus dugaan korupsi 10 mobile crane Pelindo II di Bareskrim Polri. Di kasus itu, Fredrich menjadi kuasa hukum tersangka RJ Lino, mantan Direktur Utama Pelindo II.

Terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, Fredrich ‘melawan’ KPK dengan mengajukan praperadilan atas penetapan Setnov sebagai tersangka. Praperadilan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu terdaftar dengan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel pada 4 September 2017.

Dalam proses persidangan praperadilan Setnov tidak bisa hadir karena harus dirawat di rumah sakit lantaran sakit. Kemudian, pada 29 September, hakim tunggal Cepi Iskandar memutus penetapan tersangka oleh KPK tidak sah. Setnov pun bebas dari jerat hukum KPK.

Berdasarkan penelusuran cnn, Fredrich rupanya pernah mendaftar sebagai calon komisioner KPK pada 2010 silam. Saat ikut seleksi calon pimpinan KPK periode 2011-2015, namanya masuk bersama 11 kandidat lain ke tahap psikotes pada 4 Agustus 2010. Fredrich ikut psikotes usai lolos dari seleksi makalah, namun dia gagal lolos ke tahap uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di DPR.

Sumber: https://kriminologi.id/

Bersama dokter Bimanesh Sutarjo, Fredrich ditetapkan KPK sebagai tersangka karena menghalangi penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka Setya Novanto. Fredrich dan dokter Bimanesh diduga telah bersekongkol menyiapkan skenario penyelamatan Setya Novanto dari jeratan KPK dengan cara menyusun skenario kecelakaan yang membuat mantan Ketua DPR RI itu harus masuk ke rumah sakit dan menjalani rawat inap. Keduanya dinilai telah bekerja sama memanipulasi data medis Novanto di RS Medika Permata Hijau.

Sebelum Setya Novanto dibawa ke RS Medika Permata Hijau karena menjadi korban kecelakaan lalu lintas pada Kamis 16 November 2017 lalu, pihak rumah sakit menerima telepon dari seseorang yang menyampaikan kalau Setya Novanto akan dirawat di RS Medika Permata Hijau sekitar pukul 21.00 WIB dan meminta kamar perawatan VIP yang rencananya dipesan satu lantai.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menuturkan, informasi pemesanan satu lantai tersebut ditelusuri dari nomor telepon milik Fredrich Yunadi untuk menyewa satu lantai RS tersebut.

Sebanyak 35 saksi juga telah diperiksa untuk menelusuri dugaan pemesanan satu lantai tersebut sampai akhirnya ditemukan fakta adanya kesepakatan antara Fredrich dengan dokter Bimanesh untuk menyewa lantai 3 RS Medika Permata Hijau.

“Padahal saat itu belum diketahui bahwa SN akan dirawat,” tutur Basaria.

Basaria juga menuturkan kejanggalan lain yang menguatkan persekongkolan Fredrich dengan dokter Bimanesh adalah tidak dirawatnya Setya Novanto di IGD rumah sakit dan langsung dibawa ke ruang perawatan.

Padahal, saat itu, tersiar kabar Setya Novanto mengalami kecelakaan lalu lintas yang membuat dirinya mengalami luka parah. Bahkan kepada wartawan yang menemuinya di rumah sakit, Fredrich mengatakan bahwa kepala Setya Novanto mengalami luka parah dan di kepalanya bengkak sebesar bakpao

Terkait berita penetapan mantan kuasa hukumnya sebagai tersangka oleh KPK, Setya Novanto enggan memberikan komentar.

 

Diolah dari tempo, dw, Kompas, cnn, kriminologi dan berbagai sumber lainnya

Share this post

One thought on “KASUS KORUPSI E-KTP SERET NAMA FREDRICH DAN DOKTER BIMANESH

Post Comment